NU dan Kesadaran Kebangsaan dalam Pluralitas Bernegara

Oleh : Siswanto, MA

Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada 31 Januari 1926 lahir dari gagasan sejumlah kiai pesantren yang tersebar di Pulai Jawa-Madura. Paling tidak, ada dua sosok kunci yang berjasa dalam tumbuh-kembangnya NU, yakni Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah. Jika KH. Wahab sebagai penggerak organisatornya, maka Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari  sebagai gurunya dan sekaligus sebagai legitimator-konseptornya.  Duet ulama besar ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan beragama sekaligus bernegara, baik di dalam negeri bahkan juga hingga kancah internasional.

Selain itu, meskipun kedua ulama tersohor di atas berdomisili di daerah pelosok, yaitu di padepokan pesantren Tebuireng Jombang, Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari memiliki perhatian penuh terhadap perkembangan sosio-politik yang sedang berlangsung di negera yang sedang berada di bawah cengkeraman pemerintah kolonial.

Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari mendirikan dan memimpin organisasi sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai wadah perjuangan keagamaan sekaligus kebangsaan secara bersamaan. Sehingga moderasi bergama dan bernegara sangat tampak dominan dalam pemikiran Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari., saat beliau memimpin NU. Di satu sisi beliau juga peduli dengan keadaan bangsa yang pada waktu itu masih terjadi peperangan, sehingga beliau menyerukan persatuan dan menyalakan semangat juang melawan penjajah, di satu sisi yang lain, beliau mengingatkan dan menekankan, bahwa persoalan-persoalan parsial dalam ajaran-ajaran keagamaan jangan sampai memecah belah umat Islam.

Oleh karena itu, Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari menganjurkan agar umat Islam bermasyarakat dan berbaur, karena setiap orang tidak dapat memenuhi kebutuhanya sendiri. Bagi Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari, “Persatuan keterikatan satu hati dengan yang lainnya, kebersamaannya dalam satu perkara dan kesatupaduan dalam satu kata merupakan sarana terpenting menuju kebahagiaan dan kasih sayang.”

Menurut Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari, “perpecahan merupakan penyebab kelemahan dan kerusakan”, dengan demikian “bekerjasama merupakan pusat sistem kehidupan berbangsa.” Selaras dengan pendapat madzhab Syafi’i, Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa negara Indonesia bukanlah merupakan negara yang harus diperangi (dâr al-harb), dan bukan juga merupakan negara Islam (dâr al-islâm), tetapi Indonesia ini adalah negara sanggah atau damai (dâr al-shulh).

Berdasarkan pernyataan Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari yang disarikan dari pendapat madzhab Syafi’i kita dapat memahami bahwa suatu negara yang tidak memerangi Islam dan menerapkan hukum dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai Islam serta tidak membatasi gerak umat Islam dalam menjalankan praktik-praktik ritual peribadatannya maka itu berarti adalah negara damai yang secara otomatis harus dibela dan dipertahankan dengan segenap jiwa dan raga.

Sedangkan menurut KH. Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, menyatakan bahwa hubungan antara agama dengan negara dalam sejarahnya tidaklah sama. Namun sejarah juga telah membuktikan bahwa negera berperan penting dalam mendukung dan mendorong dinamika kehidupan beragama.

Sebaliknya, agama juga berperan penting dalam menciptakan dan mendorong pembangunan etika kehidupan bernegara. Walaupun demikian, negara tidak harus berbentuk agama tertentu, termasuk agama Islam, yang terpenting ada keserasian dengan agama Islam. Dengan demikian, prinsip saling menghormati menjadi dasar utama keberlangsungan negara ini.

Penghormatan terhadap pluralitas dan kerjasama antara agama juga tampak ketika para pendiri negara sedang merumuskan Pancasila. Mereka yang mayoritas Muslim memiliki sikap yang terbuka dan lapang dada untuk dapat saling menghargai dan menghormati keyakinan agama lain. Fenomena ini, menjadi bukti sejarah pendirian negara Indonesia yang sangat otentik dan tidak terbantahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi.

Prinsip penghormatan terhadap agama lain menjadi agenda Gus Dur untuk memperkokoh NKRI. Pemikiran ini dapat kita lacak ketika Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Dur tidak hanya melakukan reformasi di tubuh PBNU, tetapi juga bersama KH. Ahmad Siddiq melakukan transformasi proses pemahaman bahwa Pancasila adalah titik kompromi yang sudah tepat dan final dalam membangun tata kehidupan yang majemuk dan beragam di Indonesia. Gagasan besar mengenai relasi agama dan negara ini dapat ditelaah dari gagasan “kebangsaan” dan “NU kembali ke Khittah” yang kemudian disahkan pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Dalam konteks ini, NU menjadi organisasi sosial keagamaan pertama yang menerima ideologi Pancasila sebagai asas tunggalnya.

Dalam hal ini Gus Dur menyatakan “Dalam konteks politik Islam mutakhir, rumusan tersebut (relasi agama dan negara, pen.) sudah dirumuskan secara formal oleh Nahdlatul Ulama dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983 setahun sebelum Muktamar berlangsung. Dikatakan bahwa Pancasila adalah asas dari Nahdlatul Ulama sedangankan Islam adalah akidahnya.”

Menurut Gus Dur, Islam tidak mewajibkan pendirian negara agama, tetapi yang dibicarakan justru tentang manusia secara keseluruhan, yang tidak memiliki sifat memaksa, yang terdapat dalam setiap negara. Islam cukup menjadi mata air yang mengairi Pancasila dengan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa, sehingga Islam bisa bersatu dengan kearifan budaya bangsa. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa agama dan budaya menjadi entitas yang membentuk ideologi negara berupa Pancasila.