Ratusan Kepala Sekolah Rembug Pendidikan, Ketua PCNU Pati: Madrasah Harus Dapat Perhatian Khusus

Pcnupati.or.id – Ratusan kepala sekolah dan madrasah di Kabupaten Pati berkumpul dalam kegiatan rembug pendidikan dan penyerapan aspirasi di Aula Hotel Gitrary Pati, Jumat (16/11/2023) siang. Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Muh Zen.

Pada kesempatan itu, Muh Zen mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminta kepada pemerintah agar menjadikan 20 persen dari APBN sesuai amanat UU 45 untuk kependidikan, bukan fungsi kependidikan. Menurut dia, jika itu untuk fungsi kependidikan, maka kementerian lainnya akan ikut mengambil.

“Seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Karena yang mengurusi sekolah dasar, menengah  sampai tinggi di dua institusi ini,” kata dia.

Ia menyebut, persoalan pendidikan saat ini adalah belum tercapainya delapan standar pendidikan. Yakni mulai dari standar sarana dan prasarana yang saat ini masih banyak kerusakan.

“60 persen banyak yang rusak. Dari ringan hingga berat. Ketika kita bicara tentang ketuntasan belajar itu kan harus didukung dengan sarpras yang representatif,” ujar dia.

Selain hal tersebut, lanjut Muh Zen, masih terdapat dikotomi terkait tenaga pendidik di sekolah negeri dan swasta. Ia menilai, tenaga pendidik di sekolah negeri saat ini dipusingkan dengan operasional pendidikan yang naik, namun anggaran BOS masih stagnan. Padahal, dengan anggaran tersebut, bisa untuk menunjang operasional pendidikan tanpa mengambil pungutan.

“Tidak dibolehkan memungut, tapi dituntut untuk prestasi dan seterusnya. Sedangkan untuk sekolah swasta lebih ironis, karena tidak ada BOS yang seharusnya mampu sedikit membantu operasional sekolah. Akhirnya terpaksa memungut dari masyarakat, itu pun bagi sekolah swasta yang mampu sedangkan yang tidak mampu, ya sudah berarti hanya sebatas itu kemampuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah,” ucap dia.

Sedangkan berkaitan dengan kesejahteraan guru, ia menjelaskan jika di Jawa Tengah ini masih banyak guru yang bulum bersertifikasi. Dari total 130 ribu guru madrasah, baru 49 persen yang bersertifikasi.

“Ini kewajiban pemerintah, seharusnya sudah selesai tapi ini belum. Komitmen (pemerintah) harus hadir dengan anggaran. Rp600 Triliun-an untuk pendidikan. Saya yakin bila hal itu bisa, guru-guru tidak ada lagi yang tidak sejahtera. Tidak ada gaji guru Rp300-400 ribu, itu sama dengan seminggu tukang parkir. Kalau mereka baikot tak mengajar, hancur bangsa ini,” ungkap Muh Zen.

Sementara, Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tarbiyatul Banin Kecamatan Winong Kabupaten Pati, KH Yusuf Hasyim mengatakan, sejauh ini lembaga pendidikan yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Kabupaten Pati adalah dari sekolah swasta. Dengan itu, dirinya berharap ada perhatian khusus dari pemerintah.

“Kalau kita hitung dari data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati maupun dari pemerintah daerah, 64 persen lembaga pendidikan di Pati adalah swasta. Maka saya kira hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah khususnya di bidang pendampingan anggaran, tenaga pendidikan untuk peningkatan SDM serta peningkatan kualitas SDM secara umum di Kabupaten Pati,” kata pria yang juga selaku Ketua PCNU Pati ini. (Angga/LTN).