Influencer, Ulama, dan Otoritas Ilmu

Oleh Hamidulloh Ibda

Ketiga profesi (pekerjaan), hobi, minat, atau aktivitas pada judul kolom ini memang bukan seharusnya diparadokskan. Akan tetapi, ketiga memiliki ruh yang sama, yaitu “ingin berkuasa” dalam arti tertentu.

Zaman dulu, orang mencari ilmu tak sebatas aktivitas intelektual dan akademis, namun juga perjalanan fisik yang panjang dan tentu sangat melelahkan alias ngeselke wong. Masyarakat yang menuntut ilmu gelem ora gelem kudu menempuh ribuan kilometer mlaku. Ada juga yang melintasi padang pasir atau samudera hanya untuk mendengar satu hadis dari seorang guru yang terpercaya.

Tradisi rihlah fi thalabil ‘ilm itu menjadi bukti betapa seriusnya umat Islam menjaga otoritas ilmu. Hal ini paradoks dengan saat ini. Apa yang membedakan? Hari ini informasi, ilmu, pengetahuan, hadir dalam genggaman tangan melalui layar gawai tinggal scroll saja. Lewat satu gerakan jempol, seorang bisa mengakses ribuan ceramah yang terkoneksi di Youtube, dan ribuan potongan nasihat yang bijak.

Di sini lahir muncul besar. Apa itu? Batas antara ulama yang puluhan tahun menekuni khazanah turats, mondok berpuluh tahun, dan influencer yang pandai merangkai kata, editing video, reels menarik dalam algoritma media sosial menjadi semakin kabur.

Popularitas dengan Otoritas Beda!

Nah, tentu fenomena ini janggal, dan melahirkan pertanyaan dasar tentang otoritas keilmuan di era digital. Saat jumlah followers, likes, dan engagement menjadi indikator popularitas, tentu banyak orang tanpa sadar menyamakan popularitas dengan otoritas. Seorang influencer, misalnya, yang fasih berbicara dalam video pendek dapat dianggap lebih “meyakinkan” dibandingkan ulama yang berbicara dengan argumentasi panjang berbasis rujukan Al-Quran, Hadis, dan kitab kuning.

Dalam tradisi keilmuan Islam yang akademis, otoritas tak pernah ditentukan popularitas, namun justru oleh kedalaman ilmu, integritas moral, dan kesinambungan sanad keilmuan yang kredibel.

Dasar teologis soal urgensi otoritas ilmu sudah ditegaskan dalam Al-Quran An-Nahl ayat 43, Allah berfirman: “Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Ayat tersebut mempertegas dasar/ prinsip epistemologis, pengetahuan mempunyai otoritas yang harus dihormati, dijaga, dan dilestarikan. Sebagian ulama salaf perpandangan bahwa:

لَا تَقْرَؤُوْا القُرْآنَ عَلَى الْمُصْحَفِيِّيْنَ وَلَا تَأْخُذُوْا اْلعِلْمَ مِنَ الصُّحُفِيِّيْنَ

Artinyaa: “Jangan kalian belajar Al-Quran kepada orang-orang yang belajar Al-Quran secara otodidak dan janganlah kalian mengambil ilmu agama dari orang-orang yang tidak memiliki guru dan hanya belajar secara otodidak.”

Dalam Islam, initnya ilmu menjadi penting, dan sumber ilmu tidak boleh sembarangan alias ngawur, karena ia wajib memiliki kredibilitas dan tanggung jawab moral. Makanya jangan heran ketika ada orang tanya “Kamu lulusan kampus mana?”, “Kamus sudah S2, atau S3?”, “Kamu lulusan pondok pesantren mana?”, “Siapa kiaimu?”, atau “Siapa gurumu?”

Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin membedakan antara ulama al-akhirah dan ulama as-su’. Pertama, ulama al-akhirah merupakan mereka yang menjadikan ilmu sebagai jalan menuju kedekatan kepada Allah Swt. Kedua, ulama as-su’ adalah mereka menjadikan ilmu sebagai alat untuk memperoleh popularitas atau kepentingan duniawi.

Kategori ini dalam konteks digital menjadi makin kompleks karena media sosial alias medsos bisa menciptakan “ulama instan” yang lahir dari viralitas, bukan dari perjalanan panjang dalam menekuni metodologi keilmuan. Hal inilah yang sudah dipaparkan jelas tentang fenomena “matinya kepakaran” dalam buku The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters 1st (2017) oleh Thomas M. Nichols. Menurut Nichols, warga era modern sering mengalami ilusi pengetahuan. Akses informasi yang cepat dan serba melimpah membuat banyak orang merasa setara dengan para ahli. Padahal, informasi tak sama dengan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan berbeda sekali dengan kebijaksanaan. Dampaknya, otoritas pakar sering kali dipertanyakan oleh publik yang merasa cukup belajar dari Mbah Google dan Mbah Youtube saja.

Fenomena influencer erat kaitannya dengan konsep economy of attention yang ditulis dalam buku The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads (2016) oleh Tim Wu. Dalam sistem ini, perhatian masyarakat menjadi komoditas utama. Algoritma medsos akan mempromosikan konten paling menarik perhatian publik, tidak yang paling akurat secara akademis dan ilmiah. Dampaknya, konten sederhana, menarik, unik, provokatif, atau emosional lebih mudah viral dibandingkan diskusi ilmiah yang kompleks dan mendalam. Fenomena ini menciptakan paradoks otoritas, yaitu ulama yang menjelaskan persoalan agama dengan detail kitab sering kalah populer dibandingkan influencer yang memberikan jawaban sederhana dan hitam-putih alias abu-abu.

Kembali pada Ulama

Kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim yang ditulis oleh KH. Hasyim Asy’ari juga mempertegas seorang alim sejati yaitu mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Swt sekaligus pemahaman ilmu mendalam. Mereka memperingatkan agar penuntut ilmu tak belajar kepada orang yang dangkal pengetahuannya meskipun ia pandai berbicara doang. Anjuran ini sangat relevan dengan kondisi era digital saat ini, ketika retorika sering kali lebih menonjol daripada substansi.

Problem lain yang muncul yaitu adanya fenomena echo chamber atau ruang gema. Apa itu? Kondisi saat algoritma sekadar menampilkan informasi yang relevan dengan preferensi pengguna (user). Dalam ruang digital seperti ini (bahkan seperti di website Pcnupati.or.id ini), seorang sekadar mendengar argumen yang menguatkan keyakinannya sendiri. Padahal ilmu sejati sering kali justru menantang kenyamanan intelektual kita. Ulama tidak selalu mengatakan apa yang ingin kita dengar, tetapi apa yang perlu kita dengar. Di sini distingsi mendasar antara dakwah berbasis algoritma dan dakwah berbasis tradisi keilmuan.

Otoritas ilmu dalam dunia akademik dijaga serius dan ketat lewat mekanisme yang selektif seperti peer-review (kayak jurnal ilmiah), yaitu proses penilaian ilmiah oleh para pakar/ahli sebelum sebuah karya dipublikasikan. Mekanisme ini memastikan sebuah pandangan, argument, atau gagasan sudah lewat proses verifikasi ilmiah yang memadai dan otoritatif. Akan tetapi, di ruang digital, mekanisme ini hampir tiada. Siapa pun bisa berbicara, mbacot apa saja soal agama tanpa melalui proses validasi keilmuan yang selekstif. Dampaknya apa? Masyarakat sering kesulitan membedakan antara penjelasan ilmiah yang kredibel dan opini yang hanya menarik secara retoris.

Maka dari itu, publik perlu mengembangkan literasi digital dan literasi keagamaan berbarengan. Influencer tak selalu menjadi masalah. Artinya, mereka bahkan bisa menjadi pintu awal bagi generasi muda untuk tertarik pada dakwah. Akan tetapi, mereka tak boleh menjadi satu-satunya sumber otoritas dalam memahami agama Islam. Tentu, dalam tradisi Islam, ulama/ahli ilmu agama tetap mempunyai posisi urgen sebagai warasatul anbiya. Otoritas ini bukan dibangun lewat algoritma atau popularitas, namun melalui kejujuran ilmiah, ketekunan belajar, dan kedalaman spiritual.

Inti akhir tulisan ini, era digital merupakan berkah sekaligus ujian bagi dunia keilmuan utamanya bagi ulama maupun akademisi, guru, dosen. Teknologi memang membuka kran ilmu pengetahuan sangat luas, namun juga menuntut kecerdasan dalam menyaring informasi. Saring sebelum sharing. Maka kita perlu menjadi konsumen ilmu yang bijak, yaitu mampu membedakan antara panggung popularitas dan madrasah keilmuan yang otoritatif.

Influencer bisa jadi mengantar kita menuju pintu ilmu (meski sekadarnya), namun perjalanan menuju kedalaman pengetahuan tetap membutuhkan bimbingan ulama, kiai, pakar/ahli yang memiliki sanad, integritas, dan tradisi intelektual yang kuat. Begitu!

–Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., adalah Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung 2025-2029, Koordinator Gerakan Literasi Ma’arif NU PWNU Jawa Tengah 2024-2029, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah 2025-2027, Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Temanggung TV 2024-2028, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Temanggung 2025-2029.