NU dalam Menjaga Politik Kebangsaan

Oleh : Siswanto, MA

Seringkali orang berseloroh bahwa politik itu kotor, hanya untuk memperjuangkan perolehan suara. Selain itu juga, politik sering melanggar asa kepatutan dan kebenaran. Sehingga stigma semacam ini menjadikan sebagian warga masyarakat merasa alergi dengan segala sesuatu yang berbau politik.

Dalam perspektif Islam, panggung politik telah lama ada dan bahkan Rasul sendiri adalah seorang pemimpin negara Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh sahabatnya dalam sebuah tatanan politik kekhalifahan. Dalam sejarahnya banyak sekali kitab-kitab yang berisi tata cara penalaran negara (Nidham al-hukm) sarat dengan nuansa politik muai dari al-Mawardi dengan al-Ahkam al-Sulthaniyah hingga Ali Abdurraziq dengan al-Islam wa Ushil al-Hukm.

Sedangkan dalam konteks di Indonesia memang ada banyak partai politik yang bernuansa keislaman yang dalam garis perjuangannya berusaha diwarnai dengan corak keislaman. Masing-masing memiliki warna yang tak selalu sama dan bahkan seringkali memiliki pebedaan tajam dalam mensikapi satu masalah yang memiliki implikasi serius di bidang agama.

Oleh karena itu, agar tidak terjerumus dalam politik praktis. Maka sudah sayogjanya agama menjalankan perannya sesuai dengan tujuannya yakni memberikan keteduhan, kedamaian, dan petunjuk kea rah yang benar terhadap masyarakat. Selain itu juga memberikan nasehat-nasehat baik untuk mencerahkan masyarakat dari hal-hal yang dinilai salah menjadi benar.

Maka, Langkah Nahdlatul Ulama untuk Kembali ke Khittah menurut hemat penulis sangat tepat. Karena sebagai organisasi masyarakat sosial agama terbesar di dunia sudah sayogjanya menerapkan nilai-nilai yang penuh dengan tawassuth wal-I’tidak,tasamuh, tawazun,dan beramar ma’ruf nahi munkar.

Dengan pokok-pokok pikiran tentang Khittah NU yang telah ditetapkan oleh Muktamar NU. Sekarang menjadi jelas bahwa keputusan kembali ke Khittah 1926 ini adalah keputusan yang disiapkan secara konsepsional serta dengan proses yang cukup matang. Sehingga NU masih teguh pada pendiriannya yakni menerapkan model politik kebangsaan.

Sedangkan dalam hal ini NU memiliki ciri khas tersendiri dalam pendekatannya terhadap politik. Meskipun secara umum mendukung prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, NU juga sangat menekankan pada nilai-nilai Islam dan pendekatan keagamaan dalam keterlibatannya dalam dunia politik.

Secara politik, NU tidak secara resmi terafiliasi dengan partai politik tertentu tetapi memiliki pengaruh besar dalam berbagai partai politik di Indonesia. Sejumlah tokoh NU telah terlibat dalam pemerintahan dan politik nasional, bahkan sejak masa kemerdekaan.

Pada intinya, politik kebangsaan NU sering kali berkaitan dengan upaya menjaga nilai-nilai Islam dalam kerangka negara demokratis Indonesia, sekaligus berupaya memastikan kepentingan umat Islam diakomodasi dalam kebijakan pemerintah. NU juga aktif dalam mempromosikan toleransi antaragama dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Dengan demikian,Kembali ke Khittah 1926, berarti kita harus melakukan renungan ulang mengingat dan mengenang Kembali terhadap semangat ukhuwah Islamiyah Islamiyah nahdliyah tebalnya rasa senasib dan seperjuangan di antara para ulama pendiri NU.

Menurut KH Ahmad Shiddiq dalamkarya tulisnya yang berjudul Khittah Nahdliyah disebutkan pada halam 19 menyatakan sebagai berikut:

“Dengan tidak memonopoli predikat sebagai satu-satunya golongan Ahlussunnah wal-Jamaah, Jam’iyah nahdlatul Ulama semenjak pertama berdirinya menegaskan diri sebagaipenganut yang mengemban dan mengembangkan Islam ala Madzhab Ahlussunnah wal-Jamaah. Dengan sekuat tenaga,NU menempatkan diri sebagai pengamat setia dan mengajak seluruh kaum Muslimin, terutama para warganya untuk menggolongkan diri pada Ahlussunnah wal-Jamaah.”

Berdasarkan catatan KH Ahmad Siddiq ini sangat jelas, para ulama mendirikan NU pada tahun 1926 mendasarkan amal dan perjuangan NU itu pada acaran Ahlussunnah wal-Jamaah. Sehingga NU berkomitmen dalam semangat nasionalisme dan cinta tanah air.