2025, FKPT Jateng Siap Ambil Data Riset Indeks Risiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR)

Pcnupati. or.id Semarang – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah siap melaksanakan riset Indeks Risiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) pada tahun 2025. Riset ini akan dilakukan di 15 kabupaten/kota untuk IRT dan 10 kabupaten/kota untuk IPR dengan total responden mencapai 600 orang.

“Setiap enumerator akan menghimpun data dari 20 hingga 40 responden sesuai wilayah yang ditentukan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar pemetaan potensi radikalisme dan risiko terorisme di Jawa Tengah,” kata Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian FKPT Jawa Tengah, Ahmad Rouf, S.Pd.I., M.Pd.

Rouf menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan riset ini. “Responden yang tersebar di berbagai daerah akan memberikan gambaran riil kondisi Jawa Tengah. Hasilnya diharapkan dapat memperkuat peran FKPT dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap paham radikal,” ungkapnya.

Rencana riset tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengurus FKPT Jawa Tengah yang digelar di MB Coffee, Krapyak, Semarang pada Selasa sore (16/9/2025). “Kalau pastinya, waktu pelaksanaan ya bulan September ini. Semoga bisa terlaksana di akhir September 2025 ini sembari berkomunikasi dengan BNPT RI,” kata dia.

Rouf menjelaskan, bahwa hasil IRT dan IPR ini langsung dikirim ke BNPT dan hasilnya memang kewenangan pusat untuk pengolahan dan publikasinya. “Biasanya akan tersentral di BNPT dan kami akan dikirimi hasil olah datanya,” lanjut dia.

Ketua FKPT Jawa Tengah, Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., menyampaikan bahwa riset ini penting sebagai upaya deteksi dini sekaligus bahan rekomendasi kebijakan pencegahan radikalisme dan terorisme.

“IRT dan IPR ini bukan sekadar data, tetapi pijakan bagi kita untuk menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif, berbasis bukti lapangan,” tegasnya.

Oleh karena itu, karena riset IRT dan IPR ini adalah program mandatori dari BNPT, maka di tahun ini akan kami laksanakan pula riset mandiri untuk pemetaan dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan. “Tanpa data kita akan tumpul dalam melakukan kerja-kerja pencegahan terorisme dan radikalisme,” kata dia. (*)