Pati – Institut Pesantren Mathali’ul Falah (Ipmafa) menggelar survei publik menyikapi kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Pati. Hasilnya, mayoritas masyarakat Kabupaten Pati menolak lima hari sekolah.
”Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemangku kebijakan dalam meninjau ulang dan menyempurnakan program pendidikan,” ujar Dekan Fakultas Tarbiyah, M Sofyan AlNashr.
Survei ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2025. Ipmafa melibatkan 208 responden dalam survei ini, terdiri dari 53,4% laki-laki dan 46,6% perempuan. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia produktif, dengan 32,7% berusia 20-30 tahun dan 26,4% berusia 31-40 tahun.
Meskipun sebagian besar responden (85%) menyatakan tahu tentang kebijakan lima hari sekolah, sumber informasi utama mereka adalah media sosial (84,2%), bukan dari website pemerintah daerah (9,6%) atau sosialisasi langsung (11,9%).
Ia memaparkan hasil survei menunjukkan penolakan yang signifikan dari masyarakat terhadap kebijakan lima hari sekolah yang rencananya mulai digelar pada tahun ajaran baru 2025/2026.
”Sebanyak 67,2% responden menyatakan tidak setuju dan tidak mendukung penerapan kebijakan ini. Hanya 13,6% yang menyatakan setuju atau mendukung, sementara 19,2% bersikap netral,” ungkap dia.
Secara keseluruhan, lanjutnya, persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini cenderung negatif. Sebanyak 52% responden menyatakan sangat negatif dan 29,4% menyatakan negatif. Hanya 11,3% yang berpersepsi sangat positif dan 7,3% positif.
