Maulana Karim Sholikhin*
Sebagian calon jama’ah haji Indonesia, telah menduduki kota Makkah. Jumlahnya pun tak main-main, tahun ini, 241 ribu kepala diberangkatkan ke tanah haramain. Itu baru lima persen dari jumlah total jama’ah haji seluruh dunia. Bisa dibayangkan betapa crowded-nya di sana.
Urusan ongkos pun tak bisa dibilang merakyat. Meski ‘hanya’ Rp 56 juta, nyatanya banyak muslimin Indonesia yang tidak kuasa membayarnya. Padahal, pemerintah sudah nyaris rugi bandar untuk memberi diskon ONH. Angka itu belum termasuk ongkos wara-wiri dan sangu, lhoh.
Berangkat dari sini, kita sadar bahwa ibadah haji memang ibadah yang melelahkan baik secara fisik, mental maupun finansial. Namun apakah ini menjadi alasan, bahwa semua alumni haramain wajib bergelar “haji” atau “hajjah” seperti yang menjadi tradisi kita.
Bahkan ada sebagian dari mereka (alumni haramain) yang manyun jika tidak diberi embel-embel “haji” atau “hajjah”. Rata-rata dalihnya adalah soal biaya. Sudah bayar mahal-mahal masak nggak dipanggil “haji”.
Benar memang gelar “haji” bisa menambah ‘damage’ di tengah Masyarakat. Namun jika alasannya hanya sebatas gengsi, penulis berani sejajarkan mereka dengan orang-orang rendahan yang membeli ijazah akademik biar kelihatan mentereng. Bedanya, mereka membeli ‘ijazah haji’. Tragis, bukan?
Pesan pamungkas! Pemberian label haji bukanlah keputusan tepat untuk kepentingan spiritual alumni haramain. Sebab, hal itu jelas bisa menyuburkan benih-benih riya dalam diri manusia. Toh apapun gelar kita—mau haji, mau raden, pangeran, professor, doktor—titel terakhir kita adalah Alm. Wallahu a’lam.
*Penulis adalah sekretaris LTN-NU Kabupaten Pati
