pcnupati.or.id- Membincang moral atau etika memang saat ini menjadi perhatian bersama. Banyak sekali kasus dimedia massa yang berdedar berkaitan dengan degradasi moral anak bangsa ini. Salah satu kasus amoral yang sempat viral pertengahan februari lalu misalnya. Dimana terdapat 4 pelajar yang yang berasal dari salah satu sekolah di Kabupaten Grobogan, melakukan rudapaksa terhadap siswi kelas 10 di salah satu hotel secara bergantian. Tak hanya itu, mereka juga seolah-olah bengga melakukan aksi bejat tersebut dengan cara mengabadikan lewat gawai milik salah satu pelaku.
Kasus serupa juga tak hanya dilakukan generasi bangsa ini, bahkan pelaku rudakpaksa juga dilakukan oleh oknum guru. Sekitar awal tahun 2025 di januari lalu, masyarakat dihebohkan dengan salah satu guru perempuan yang melakukan hubungan intim dengan siswa SMP. Dimana kejadian tersebut, juga terjadi di wilayah Grobogan. Tak hanya sekali dua kali, bahkan kejadian tersebut sudah terulang selama 2 tahun.
Membincang soal perbuatan amoral juga tak melulu tentang kekerasan seksual, bahkan dalam dunia politik berkaitan ini juga terjadi. Penetuan kebijakan yang untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok misalnya, juga bagian dari perbuatan tak beretika. Bagaimana tidak? lewat kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat, maka secara otomatis masyarakatlah yang akan menanggung beban atas kebijakan tersebut.
Menyoal kembali atara etikabilitas dan elektabilitas. Meski Pemilu dan Pilkada sudah berlalu, dirasa cukup menarik untuk bagaimana kita menilai sejauh mana kiprah para pemimpin dan wakil rakyat terpilih itu. Lantas sejauh mana para partai politik dalam menawarkan calon-calonnya saat bertarung dalam kontestasi politik tersebut?.
Elektabilitas ini kental kaitanya dengan popularitas seorang tokoh. Meskipun demikian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa elektabilitas merupakan tingkat kepetrpilihan disesuaikan dengan kriteria pilihan. Kemudian elektabilitas juga sering dikaitkan dengan pemimpin, tak hanya itu elektablitas juga dapat diterapkan dalam hal barang dan jasa bahkan sebuah organisasi.
Sementara Etikabilitas sendiri memang belum masuk dalam istilah KBBI, tapi etikabilitas dimaksudkan untuk sebuah konsep kepatuhan seseorang atas nilai-nilai etis yang tercermin dalam segenap perilaku yang dilakukan. Dimana secara sederhana seseorang yang lebih dulu mengutamakan etika atau moral dalam merespon problematika.
Maka kondisi tersebut sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Sudah semestinya partai politik dalam menentukan kandidat harus mendahulukan etikabilitas ketimbang elektabilitas. Sehingga setidaknya para pejabat memilik simpati dan empati dalam menentukan kebijakan dan bertindak.
Relate dengan kondisi yang saat ini, dimana masyarakat sedang digempur dengan permasalahan bangsa yang luar biasa. Seperti halnya pajak naik, kebutuhan bahan pokok melonjak, Kasus pagar laut, makan bergizi gratis, kasus korupsi timah, kasus BBM oplosan hingga kebutuhan dasar Gas LPG.
Seolah-olah masyarakat tak henti-hentinya dipertontonkan dengan keadaan Indonesia yang memang tidak baik-baik saja. Kali ini masyarakat menunggu peranan pemimpin, wakil rakyat dan pejabat dalam menyelesaikan permasalahan. Sikap yang bermoral dan beretika dari pemangku kebijakan tentu diharapkan hampir seluruh masyarakat, utamanya mereka yang berada di menengah kebawah.
Akhir-akhir ini pula dalam pemilihan pejabat juga tanpa memperhatikan hal dasar etika dan moral. Salah satu halnya, pengangkatan staf khusus kementerian dari kalangan artis, dimana pengangkatan tersebut ditengah efisiensi anggaran dari semua sekotor yang dilakukan oleh presiden. Tentu hal seperti yang membuat masyarakat kecil bertanya-tanya, sejauh mana pejabat ini bekerja? (LTN/anang)
