 |
| Para pengurus Fatayat NU Pati sedang melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati terkait rencana Fatayat yang akan mengadakan program advokasi kesehatan masyarakat |
PATI – Pengurus Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati adakan audiensi dengan komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Sabtu (21/8).
Audiensi itu dilaksanakan dalam rangka meminta dukungan kepada DPRD setempat sebab Fatayat NU Pati akan mengadakan program advokasi terkait kesehatan masyarakat.
Pada kegiatan advokasi itu, Fatayat NU Pati ditunjuk oleh Fatayat pusat untuk mengikuti program tersebut. Pada pelaksanaanya, Fatayat NU telah menjalin kerjasama dengan Akatiga dalam rangka perbaikan kesehatan.
Untuk diketahui, Akatiga merupakan lembaga penelitian non-profit yang berdiri sejak tahun 1991, didirikan oleh sekelompok peneliti ilmu sosial Institut Teknologi Bandung and Institut Pertanian Bogor yang kala itu menjalankan riset kolaborasi tentang pembangunan pedesaan bersama peneliti dari Institute for Social Studies, The Hague.
Akatiga adalah lembaga penelitian independen dan non profit dengan tiga fokus kegiatan, yakni penelitian sosial, monitoring dan evaluasi program-program pembangunan, serta rekomendasi kebijakan.
Ketua Fatayat NU Pati, Asmonah mengatakan, di Indonesia nantinya akan diambil sampel dari delapan kabupaten. Sementara di Jawa Tengah, adalah Kabupaten Pati dan Tegal.
“Dalam rangka menyukseskan program ini, kita akan menggandeng stakeholder yang ada. Salah satunya komisi D dan stakeholder terkait. Ada Dinsos (Dinas Sosial), Dinkes (Dinas Kesehatan), BPJS, dan Pemkab,” terang dia usai beraudiensi.
Asmonah menjelaskan jika pihaknya akan segera melaunching program tersebut sehingga bisa segera dijalankan.
“Semuanya sudah kami audiensi dan mereka siap untuk mendukung program ini. Sehingga nanti Insha Allah kami akan segera launching, yang akan dihadiri Akatiga dan Fatayat pusat,” kata Asmonah.
Sementara itu ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto menyebut, pihaknya mendukung program yang akan dijalankan oleh Fatayat NU.
“Ini untuk edukasi maupun pengawasan kegiatan sosial. Ini mereka minta dukungan kepada komisi D, nanti dia akan mendapatkan pelatihan. Setelah itu baru kita tahu, apa yang akan mereka kerjakan. Sementara ini hanya minta restu, dukungan, membantu pemda dalam pengawasan dalam berbagai masalah sosial kemasyarakatan,” kata Wisnu.(angga/ltn)
