Dinkes : Mengunggah Sertifikat Vaksin di Sosmed Bisa Sangat Berbahaya

Ruang webinar Kesehatan yang diselenggarakan oleh KKN MDR Super Ipmafa 2021 menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

PATI – KKN MDR Super Ipmafa mendapatkan kesempatan berharga memperluas pengetahuan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Kegiatan positif ini merupakan rangkaian program kelompok KKN tersebut. 

Selasa (31/8) kemarin KKN MDR Super menyelenggarakan seminar berbasis online (webinar) tentang kesehatan. Dengan menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten, mereka mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat umum terkait vaksinasi dan pengentasan covid 19 di Indonesia. 

Mengusung tema ‘Pentingnya Vaksinasu dalam Memutus Rantai Penyebaran Covid-19’, Pihak dinas mendelegasikan dr. Joko Widodo untuk menjadi pemateri. Dalam penyampaiannya pria yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas kesehatan Kabupaten Pati ini memaparkan banyak hal. 

Pertama, Joko memberikan penjelasan tentang covid, mulai manifastasi klinis, cara penularan hingga pengendalian. Selain itu, ia juga memaparkan upaya pemerintah dalam mengendalikan laju virus mematikan ini. 

“Pemerintah telah berupaya melakukan 3T, test, treat dan track, yang dikolaborasikan dengan 3M bagi seluruh masyarakat,” terangnya. 

Kabar Miring Vaksin

Beredarnya kabar miring mengenai vaksinasi covid-19 juga sempat disinggung dalam webinar tersebut. Di antaranya, kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi bagi masyarakat yang menuai pro dan kontra. 

Dengan tegas Joko menepis kabar ini. Ia segera menanggapi segala anggapan negatif vaksin dari sudut pandang pemerintah. 

“Kewajiban vaksin menunjukkan betapa pentingnya vaksinasi covid. Tentunya sulit untuk menyadarkan semua masyarakat tanpa adanya tuntutan dari pemerintah. Semua kami lakukan demi kebaikan bersama,” tegasnya. 

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu takut dengan tiga vaksin yang masuk ke Indonesia. Sebab, lanjut Joko, semuanya telah mendapat sertifikasi aman dari organisasi kesehatan dunia, WHO. 

“Intinya vaksin ini fungsinya seperti tentara yang langsung siap perang jika ada virus corona masuk. Memang sistem imun secara alamiah bisa mebolong, tapi corona ini beda, risiko kematian dan daya tuarnya tinggi. Maka sangat diperlukan bantuan dari luar, yaitu vaksin,” lanjutnya. 

Kebocoran Data

Meski dirinya membela vaksin mati-matian, namun Joko juga tidak menampik adanya kelemahan dalam kebijakan ini. Ia menganggap tidak ada kebijakan yang sempurna. 

“Kita ambil sisi positifnya,” Imbau Joko. 

Menurutnya, sisi negatif dari kebijakan vaksinasi ini adalah kebocoran data. Ia menyebut, meskipun telah menggunakan teknologi yang canggih untuk mengamankan data orang-orang yang telah melakukan vaksin melalui barcode dalam sertifikat vaksin, namun masih banyak terjadi kebocoran. 

Aktifitas masyarakat dalam bersosial media, lanjut Joko, terkadang justru menyebabkan kebocoran data. Maka, mempergunakan sosial media harus disertai dengan kedewasaan berfikir. 

“Banyak yang habis vaksin langsung mengunggah foto sertifikat vaksin. Padahal di sana ada barcode yang bisa saja disalah gunakan oleh pihak yang tidak vertanggung jawab. Sebagian besar kebocoran data berawal dari unggahan masyarakat,” tandas Joko.

Maka, menurut Joko, mengungah sertifikat vaksin di media sosial tidak perlu dilakukan. Jika terpaksa, bagian bercode dahur diburamkan atau di tutupi demi mengurangi tindakan yang tidak diinginkan.(iam/lut/ltn)