pcnupati.or.id – Menyikapi kondisi menjelang aksi demonstrasi masyrakat 13 Agustus, jajaran Pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati mengeluarkan maklumat, Minggu (10/8). Terdapat lima poin maklumat yang ditujukan kepada masyarakat, aparat keamanan, hingga Bupati Pati Sudewo.
Dalam pernyataannya, Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim menyatakan, maklumat merupakan hasil rapat gabungan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah di kediaman Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) KH Abdul Ghaffar Rozin Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati. Dalam kesempatan itu, juga hadir Rais Syuriyah PCNU Pati KH Minanurrohman beserta jajarannya serta jajaran Tanfidziyah PCNU.
“Maklumat ini resmi kami keluarkan untuk menyikapi kondisi sosial dan politik lokal belakangan ini. NU sebagai organisasi sosial keagamaan merasa perlu menyampaikan maklumat atas dinamika yang berkembang kepada sejumlah pihak,” ujarnya.
Menurutnya, menjaga kondusivitas daerah merupakan peran bersama seluruh elemen masyarakat Pati menjelang demo 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati. Itu untuk mengantisipasi situasi yang buruk dan bisa berdampak tidak baik pada keberlangsungan kehidupan di Kabupaten Pati. Maklumat tersebut dibacakan Ketua PCNU Pati didampingi seluruh pengurus seusai rapat gabungan.
“Poin-poin dalam maklumat tersebut sebagai berikut, pertama semua pihak harus menahan diri demi menghindarkan potensi konflik horizontal. Kedua, menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi,” paparnya.
Ketiga, lanjut dia, seruan juga disampaikan kepada aparat keamanan agar menjaga kondusivitas, tidak represif, dan mengedepankan pendekatan persuasif.
Adapun poin keempat, pihaknya memberikan nasihat kepada Bupati Pati agar melakukan instrospeksi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, bahkan menimbulkan madharat. Kemudian secara khusus meminta maaf kepada PCNU Kabupaten Pati terkait klaim sepihak atas persetujuan kebijakan 5 (lima) Hari Sekolah.
Ketua PCNU Pati mengungkapkan, khusus berkait kebijakan sekolah lima hari yang sempat diambil bupati itu, pihaknya telah memberikan masukan dengan membentuk tim kajian akademis dari berbagai sisi, mulai regulasi, psikologis, hingga sosial. Adapun kajian tersebut, intinya tidak sertamerta menyetujui kebijakan tersebut karena mengancam keberadaan lembaga pendidikan keagamaan, yakni TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin).
“Kami justru menenkankan agar kebijakan lima hari itu dikaji ulang. Sekaligus menekankan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi antara sekolah umum dengan TPQ atau madin,” jelasnya.
Dia pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, terutama warga nahdliyin untuk senantiasa berdoa dan istigosah dari kediaman masing-masing demi Kabupaten Pati menjadi lebih baik lagi.
