Strategi Diplomasi Fathul Qarib
Setelah beberapa kali diadakan perundingan untuk menyelesaikan Irian Barat dan selalu gagal, Bung Karno menghubungi Kiai Wahab Hasbullah di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Bung Karno menanyakan bagaimana hukum orang-orang Belanda yang masih bercokol di Irian Barat?
Kiai Wahab menjawab tegas,”Hukumnya sama dengan orang yang ghasab.”
“Apa artinya ghasab, kiai?” Tanya Bung Karno
Ghasab itu istihqaqu maalil ghair bighairi idznihi. Artinya, menguasai hak milik orang lain tanpa izin,” terang Kiai Wahab.
“Lalu bagaimana solusi menghadapi orang yang ghasab?”
“Adakan perdamaian,” tutur Kiai Wahab.
Lalu Bung Karno bertanya lagi, ”Menurut insting Kiai, apakah jika diadakan perundingan damai akan berhasil?”
“Tidak.”
“Lalu, mengapa kita tidak potong kompas saja Kiai? Bung Karno sedikit memancing.
“Tak boleh potong kompas dalam syariah,” kata Kiai Wahab.
Selanjutnya Bung Karno mengutus Soebandrio mengadakan perundingan yang terakhir kali dengan Belanda untuk menyelesaikan konflik Irian Barat.
Perundingan ini akhirnya gagal. Kegagalan ini disampaikan Bung Karno kepada Kiai Wahab.”Kiai, apa solusi selanjutnya menyelesaikan Irian Barat?”
“Akhodzahu qohron (ambil dengan paksa!).” Kiai Wahab menjawab dengan tegas.
“Apa rujukan Kiai memutuskan masalah ini?
“Saya mengambil literatur Kitab Fath al-Qarib dan syarahnya (al-Baijuri).”
Setelah itu, barulah Bung Karno membentuk barisan Trikora (Tiga Komando Rakyat).
Halal bi Halal: Sebuah Rekonsiliasi Politik Nasional Ala Mbah Wahab Hasbullah
Sejak kemerdekaan RI pada tahun 1945, para elit politik Indonesia mengalami disintegrasi bangsa. Mereka saling mencurigai, menyalahkan, tidak mau duduk dalam satu forum. Apalagi banyaknya partai politik yang masing-masing merasa benar. Kondisi seperti ini membuat Bung Karno galau, resah dan gelisah.
Kebuntuan politik seperti ini membuat masing-masing elit politik tidak mau bertemu. Agar mereka tidak merasa malu untuk meminta maaf dan memaafkan, maka harus dicari format silaturrahim yang tepat. Ketika memasuki bulan Ramadhan, tepatnya pada tahun 1948, sudah menjadi sebuah tradisi bahwa kyai NU memiliki banyak gagasan yang menarik.
Oleh karena itulah Bung Karno memanggil KH. Wahab Hasbullah ke Istana Negara guna dimintai saran dan gagasan untuk keluar dari situasi seperti ini. Setelah Bung Karno usai mengutarakan unek-unek politiknya, barulah KH. Wahab Hasbullah memberikan gagasannya. Sarannya itu ternyata silaturrahim di Hari Raya Idul Fithri karena tak lama lagi akan tiba. Kemudian Bung Karno menjawab singkat: “Silaturrahim itu kan sudah biasa. Saya ingin istilah yang lain.”
Mendengar jawaban itu KH. Wahab Hasbullah akhirnya memikirkan istilah yang tepat untuk forum silaturrahim tersebut. Kemudian beliau mengatakan: “Itu gampang. Begini, para elit politik tidak mau bersatu itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahim nanti kita pakai istilah ‘Halal Bi Halal’.”
Berangkat dari saran KH. Wahab Hasbullah itulah kemudian Bung Karno mengundang semua tokoh elit politik untuk datang ke Istana Negara dalam rangka menghadiri silaturrahim yang diberi judul “Halal Bi Halal”. Semua elit politik tidak menyadari jika istilah itu merupakan ajang saling memaafkan antara elit politik yang selama ini beku. Ternyata, mereka datang semua dan bisa duduk dalam satu forum untuk menyusun kekuatan dan persatuan Bangsa Indonesia yang selama ini sedang terjadi disintegrasi.
Sejak tahun itulah Halal Bi Halal dilakukan hingga saat ini. Dan ini juga menjadi bukti nyata bahwa Halal Bi Halal merupakan produk asli Indonesia.
Bung Karno menjadi Pede Pakai Peci Hitam karena Saran Mbah Wahab Hasbullah
Terdapat sebuah kisah menarik yang di sela-sela sidang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada September 1959.
Saat itu Bung Karno menyatakan bahwa dia sebenarnya kurang nyaman dengan segala pakaian dinas kebesaran, tetapi semua ini dipakai untuk menjaga kebesaran Bangsa Indonesia. “Seandainya saya adalah Idham Chalid yang ketua Partai NU atau seperti Suwiryo, ketua PNI, tentu saya cukup pakai kemeja dan berdasi, atau paling banter pakai jas,” kata Bung Karno sambil melihat respon hadirin. “Tetapi soal peci hitam ini, tidak akan saya tinggalkan.
Soalnya, kata orang, saya lebih gagah dengan mengenakan songkok hitam ini, benar enggak Kiai Wahab ?” tanya Bung Karno pada KH. Abdul Wahab Hasbullah, Rais Aam Nahdlatul Ulama yang juga anggota DPA itu. “Memang betul, saudara harus mempertahankan identitas itu. Dengan peci hitam itu, saudara tampak lebih gagah seperti para muballigh NU,” jawab Kiai Wahab.
Pernyataan Kiai Wahab ini menyulut gelak tawa seluruh anggota DPA. “Dengan peci itu saudara telah mendapat banyak berkah, karena itu ketika berkunjung ke Timur Tengah, saudara mendapat tambahan nama Ahmad,” seloroh Kiai Wahab.(Like Fanpage Sahifa Penerbit)
