NU PATI | PCNU KABUPATEN PATI

Pati – Seribuan jemaah haji asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah sampai di kampung halaman. Mereka dari kloter 43, kloter 49, kloter 50, kloter 51 dan kloter 52. Rinciannya kloter 43 yang berjumlah 2 jemaah sampai di Kabupaten Pati pada Selasa(16/6/2026) malam lalu, 143 jemaah haji Kloter 49 pulang pada Kamis (18/6/2026) malam, 348 jemaah […]

Jakarta, 11 Juni 2026 — Ketua Majelis Masyayikh, KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) kembali hadir dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/6/2026). Dalam sidang tersebut, Gus Rozin menyampaikan jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan yang diajukan para hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya. Gus Rozin menyampaikan […]

‎Semarang, 8 Juni 2026 — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menerima kunjungan delegasi dari Huang Kuang University, Taiwan, yang diwakili oleh Mr. Shang-Fu Tsai, Administrative Specialist, Cooperative Development Center, Office of the International Foundation Program. Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pendidikan, khususnya bagi sekolah dan madrasah di bawah […]

pcnupati.or.id – PLT Bupati Pati, Risma Ardhi Candra bersama dengan Ormas yang ada di Kabupaten Pati menggelar Istighotsah dan doa bersama di Pendopo Kabupaten Pati. Agenda ini dilaksanakan pada Jumat (5/6) malam. Dalam agenda itu, Risma menyebut anggaran yang tepat sasaran adalah tanggung jawab besar. Maka, dalam beberapa pengerjaan proyek infrastruktur yang telah dimulai sejak […]

Jakarta — Majelis Masyayikh menegaskan bahwa negara wajib membiayai pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pandangan tersebut disampaikan dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada Perkara Nomor 75/PUU-XXIV/2026 Rabu 3 Juni 2026 di Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Masyayikh, Abdul Ghofarrozin, menyatakan bahwa persoalan utama Pasal 48 UU Pesantren bukan […]

Jakarta – Majelis Masyayikh menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pandangan tersebut disampaikan dalam keterangan sebagai Pihak Terkait pada persidangan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XXIV/2026 tanggal 3 Juni 2026 […]

Jakarta— Perdebatan mengenai pendanaan pesantren kembali mengemuka dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangannya sebagai Pihak Terkait pada Perkara Nomor 75/PUU-XXIV/2026 tanggal 3 Juni 2026, Majelis Masyayikh menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan pesantren karena pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Majelis […]

Temanggung — Workshop Public Speaking Remaja Papringan bertajuk “Suarasa Papringan: Berani Bersuara, Berani Berkarya!” akan diselenggarakan pada Sabtu, 30 Mei 2026 pukul 08.00 WIB di Pasar Papringan. Kegiatan ini ditujukan bagi para remaja Pasar Papringan sebagai ruang pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi publik sekaligus membangun rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat dan pengunjung. Workshop […]