pcnupati.or.id – Program makan bergizi gratis nampaknya sudah menjadi hal yang sangat urgen di mata Pemerintah era kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Bagaimana bukan, lewat program tersebut juga mereka dapat menduduki kursi presiden dan wakil presiden di Republik ini.
Hingga masih menjadi sorotan media lokal maupun internasional. Diketahui uji coba makan siang gratis ini telah diterapkan diberbagai daerah dan juga sekolah-sekolah yang menjadi pilot project. Meskipun belum menyasar semua sekolah, program ini terus mendapatkan sorotan dari media mulai dari kualitas makanan hingga kandungan gizi dari makan yang diberikan kepada siswa-siswi sekolah.
Tak hanya soal uji coba, karena besarnya anggaran yang harus digelontorkan dari APBN 2025. Dari yang Rp 71 Triliun, kemudian akan mendapatkan tambahan Rp 100 Triliun dari penyisiran anggaran daerah itupun dirasa masih kurang. Berdasarkan perhitungan dari bisnis.com setidaknya Pemerintah akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 253,8 Triliun untuk satu tahun dengan total sebanyak 70,5 juta anak yang akan dipenuhi makan siangnya.
Berbagai strategi coba diupayakan oleh pemerintah guna mendanai program tersebut. Salah satunya dengan mengotak-atik APBN dengan pemangkasan anggaran secara besar-besaran di berbagai sektor dan kementerian.
Salah satu sektor penting bangsa yang harus terdampak adalah dunia pendidikan. Belum selesai soal masalah penerapan kurikulum, guru honorer hingga biaya pendidikan mahal, kini justru sektor pendidikan juga kembali mendapatkan permasalahan dengan adanya pembatasan anggaran.
Dilansir dari CNBC Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025) sektor kebudayaan, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi pemangkasan anggaran mencapai Rp 15,1 Triliun. Dengan besaran pemangkasan masing-masing kementerian sebagai berikut :
1.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkena pangkas Rp 7.272.098.074.000 dari pagu Rp 33.545.177.878.000
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkena efisiensi sebesar Rp 6.785.647.963.000 dari pagu Rp 56.607.260.273.000
3. Kementerian Kebudayaan terkena efisiensi senilai Rp 1.096.200.000.000 dari total pagu pada 2025 senilai Rp 2.374.348.189.000
Belum lagi Kementerian Agama terkena pemangkasan anggaran senilai Rp 12.319.556.767 dari pagu awal pada tahun ini Rp 78.552.159.164.000.
Pemangkasan ini lantas akan berdampak besar bagi dunia pendidikan. Bagaimana tidak, hal ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan bisa disebut hanya program tambahan, bukan lagi ranah vital bangsa yang harus diutamakan oleh pemerintah. Ini tentu akan tidak sejalan dengan program astacita milik Prabowo.
Berbagai dampak negatif mengancam keberlangsungan pendidikan anak bangsa, salah satu yang menjadi sorotan adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini mengancam setidaknya 663.821 mahasiswa penerima KIP dalam melanjutkan bangku kuliah. Bayang-bayang putus kuliah kini menjadi beban tambahan bagi mereka dari keluarga tidak mampu.
Bahkan melalui Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji kepada detik.com menyebutkan berbagai persoalan yang akan terdampak langsung dari pemangkasan anggaran ini. Ia menyampaikan penurunan kualitas pendidikan dipastikan juga akan terjadi, tak begitu saja angka putus sekolah juga terancam akan terus bertambah, kemudian akses pendidikan juga semakin sulit, sehingga yang berdampak pada ketimpangan dunia pendik. Dan yang paling menjadi perhatian dikhawatirkan akan adanya pemecatan guru honorer besar-besaran.
Bagaimana para guru honorer tidak teriris? Bayangkan mereka mengabdi belasan hingga puluhan tahun, dengan tingkat kesejahteraan yang tak kunjung diperoleh. Mereka menanti dapat menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS) atau setidak-tidaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tapi justru terancam PHK demi anak didiknya bisa makan siang gratis.
Coba kita melihat dari sisi peringkat kualitas pendidikan Indonesia secara Global. Dengan anggaran sebesar Rp 463,1 di tahun 2024, Indonesia berada di peringatan 63 dari 89 negara dengan populasi masyarakat paling berpendidikan berdasarkan US News & World Report. Indonesia terpaksa harus tertinggal jauh dengan tetangga sebelah, Malaysia yang berada di peringkat 45. Lantas apa yang terjadi dengan pendidikan Indonesia dengan pemangkasan anggaran kini?. (Ang/LTN)
