Banyak tokoh yang menyatakan bahwa sedekah terbaik adalah meninggalkan generasi dengan kualitas unggul. Anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibunya bukanlah hard diskyang hanya dijejali dengan bermacam program (yang dianggap) unggulan. Mereka bukan pula sebuah objek yang digunakan sebagai kelinci percobaan dalam eksperimen regulasi pendidikan. dengan presepsi demikian, maka selain harus mendapatkan nutrisi otak, anak juga wajib mendapatkan nutrisi hati.dalam istilah syariat islam dikenal adanya pola dialektika antara hati dan akal. Nutrisi akal berisi bekal-bekal kognisi untuk menunjang kemampuan berfikir dan meningkatkan intelektualitas anak. Sementara nutrisi hati tidak hanya berkutat pada materi keagamaan saja, namun kebahagiaan anak serta perasaan nyaman selama menjalani proses pendidikan adalah esensinya. Kedua nutrisi tersebut harus berjalan dalam dimensi integral demi tercapainya cita-cita bangsa. Nutrisi hati dipasok untuk menunjang akhlak, perangai dan sikap-sikap anak, sementara nutrisi otak adalah landasan pengetahuan untuk berperilaku.
Hanya dengan metode itulah generasi-generasi model akan mengibarkan bendera kemajuan. Bukan dengan program-program yang lahir atas kepentingan politis apalagi bertujuan untuk menggempur tradisi pendidikan yang telah ada.
Karakter Bangsa
Bangsa Indonesia ‘dikuasai’ oleh sedikitnya dua ratus juta jiwa yang memeluk agama islam—asumsi ini lahir dari presentase republika per januari 2016. Jika mau, kaum muslim Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk memberangus agama lain di negeri ini. Namun itu semua tidak dilakukan. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi perdamaian antar agama di Indonesia, yakni landasan yuridis formal dan landasan sosio-struktural.
Landasan formal tertera pada UUD 1945 dan pancasila.Namun diluar dua pilar tersebut, ada satu faktor sosio-struktural yang selama ini tidak disadari oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, eksistensi NU (Nahdlatul Ulama).
Sudah menjadi rahasia umum jika NU menyandang gelar sebagai ormas dengan anggota terbesar di Indoensia. Secara administratif agaknya memang sedikit sulit—mendekati mustahil—untuk mendeteksi jumlah warga NU di Indonesia. Namun, NU kultural menjamur hampir di setiap sudut ruang Nusantara.
Dengan jumlah yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika menyebut NU sebagai representasi dari wajah islam di Nusantara. Meminjam istilah Gus Mus, bahwa NU-lah yang pertama kali harus bertanggung jawab jika terjadi pergolakan sosial di Indonesia sebab NU adalah mayoritas.
Masih hangat dalam benak bangsa Indonesia bahwa ACF (organisasi dunia yang bergerak di bidang HAM, kebebasan dan perdamaian antara umat beragama) pernah menghadiahkan penghargaan perdamaian kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2013 silam. “keberhasilan SBY” dalam menciptakan bangsa yang demokratis dengan jumlah muslim terbanyak adalah satu hal yang melatarbelakangi ACF menganugerahkan penghargaan tersebut.
Tentunya SBY tidak berjalan sendirian. Ada NU yang berperan sebagai “invisible hand”dibelakang SBY kala itu. Andaikan mayoritas umat islam di Indonesia tidak didominasi oleh kaum nahdliyin, maka dapat dipastikan konfrontasi dan disharmonisasi antara agama, ras dan suku bangsa di Indonesia akan selalu menghiasi media massa. Karena memang tidak mudah meruwat integrasi dalam kebhinekaan. Untung ada NU!
NU—warga NU—yang moderat, tidak dibangun dengan tongkat ajaib dan mantra sabda dadi –kun fa yakun. Bukan pula dibangun dengan full day school(FDS) yang sekarang sedang gencar di media massa. Karakterisitik moderat ini tumbuh dan berkembang kemudian eksis di tengah-tengah masyarakat Indonesia melalui proses pendidikan yang begitu khas dan hanya dimiliki islam di Nusantara ini.Ada pesantren, madrasah diniyah dan majelis-majelis ta’lim yang telah berjasa membentuk islam yang ramah di negeri ini, bukan islam yang kaku dan profokatif.
Pendidikan menjadi alat vital pembentukan karakter bangsa. Perubahan kebijakan terhadap dunia poendidikan secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi situasi sosial di masyarakat. Jelasnya, transformasi sekecil apapun dalam dunia pendidikan turut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masa mendatang. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki benang merah dengan pendidikan harusnya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Bukan malah meng-ACC apa lagi menciptakan kebijakan yang nantinya akan menyeret masyarakat Indonesia menjauh dari budaya luhurnya.
Fenomena FDS
Right man in the right place (orang baik yang berada dalam zona yang baik pula) merupakan komposisi sempurna dalam progresifitas suatu lembaga. Begitu pula dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek domestik dimana kebijakan itu akan diterapkan. Jika madharat yang dihasilkan akan lebih besar, maka tangguhkanlah.
Polemik pelaksanaan full day school menjadi buah bibir akhir-akhir ini. Pro-dan kontra seakan menjadi sajian wajib media massa. Banyak negara Eropa yang menggunakan model ini. Namun yang perlu diingat, bahwa Indonesia bukan Eropa.
Beberapa pakar yang tidak sepakat dengan pengaplikasian FDS di Indonesia menilai dari sisi ekonomi, psikologi, sosiologi dan berbagai logi-logi yang lainnya. Namun artikel ini berupaya menggali suara “NO” terhadap FDS melalui analogi NU meskipun nantinya akan ada pembahasan dari aspek-aspek lain sebagai wawasan.
Moderasi NU tak tertangguhkan lagi. Karakteristik bangsa moderat dan demokratis yang dimiliki oleh Indonesia tak lain dan tak bukan terlahir dari proses pendidikan baik formal, non formal maupun informal. NU dengan kapasitasnya sebagai ormas keagamaan memegang peranan penting dalam ranah edukasi. Hampir seluruh warga Nahdhiyin merasakan madrasah diniyah yang “tidak terlalu” formal.
Madrasah diniyah (Madin) memegang kontribusi besar yang selama ini tidak terurai. namun jika FDS benar-benar diterapkan, maka cepat atau lambat, Madin akan segera punah dari bumi Indonesia. Salah satu tokoh nahdliyin Jawa Tengah pernah mengungkapkan bahwa melalui madrasah diniah-lah akhlak al akrimahummat islam Indonesia terbentuk.
Dengan kata lain, Madin menjadi pelopor islam moderat,rohmatan lil alamin (pembawa pesan damai bagi alam semesta) yang menjadi ikon di Indonesia. Apabila FDS terlaksana secara masif di Nusantara, maka bukan cuma Madin yang hilang. Lebih dari itu, islam yang kaku, kolotdan intoleran akan segera menguasai negeri ini. Jika sudah demikian, maka siapa yang mau bertanggung jawab? Menteri pendidikan? tentu saja bukan! (Maulana L. Karim Penulis merupakan Ketua Kader Penggerak Nahdlatul Ulama Kec. Gembong dan Pimpinan Redaksi Majalah Pribumi Pati)
